Purwodadi – Dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, professional dan bermoral menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan disiplin dalam memahami, mentaati ketentuan dan menjauhi larangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan mengadakan kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN). Kegiatan dilaksanakan dilaksanakan di Ballroom Hotel Danau Resto Purwodadi (26/04). Tema yang diangkat dalam pembinaan hukum ini adalah ‘’Menuju birokrasi bersih melayani dan wilayah bebas korupsi di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.’’
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Ali Ichwan yang mewakili Kepala Kantor Kemenag Kab. Grobogan membuka acara pembinaan mengatakan kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta, yang terdiri dari Kepala KUA Kec, Bendahara Satker, Kepala Madrasah Negeri dan Pegawai dari Kankemenag Kab. Grobogan. Narasumber dalam kegiatan ini Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo dan Kepala Kemenag Grobogan Hambali.
Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo sebagai narasumber pertama menyampaikan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, dan bangsa Indonesia termasuk dijajah sendiri dalam kasus tindak korupsi yang merugikan masyarakat banyak. ‘’Seperti halnya hidup, kita yang menilai orang banyak yang ada dilingkungan kita, terutama tetangga kita. Karena kita masih menghormati pengguna barang-barang yang mewah,” ungkapnya.
Lanjut Edi Handojo korupsi timbul karena rendahnya kadar ketaqwaan, rendahnya integritas, dan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan. ‘’Desakan kebutuhan ekonomi atau pengaruh dari faktor lingkungannya-lah yang menimbulkan niat korupsi,’’ katanya.
Kepala Kantor Kemenag Grobogan Hambali menyampaikan tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang berintegritas bebas korupsi serta bersih melayani.
Hambali memberikan pertanyaan kepada Kepala KUA maupun Kepala Madrasah, bila ada tamu waktu jam istirahat lebih baik dilayani dulu apa ditinggal istirahat? “Soalnya ini termasuk pelayanan prima yang menunjang zona integritas wilayah bebas melayani,’’ tanyanya.
Adapun program percepatan reformasi birokrasi disampaikan Hambali diantaranya penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS secara pemetaan jabatan, kebijakan seleksi CPNS melalui CAT, promosi jabatan lewat assessment sehingga tercipta program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM).(bd/pr)
