Eksistensi Kementerian Agama harus terus di tingkatkan salah satunya melalui pelayanan optimal Kantor Urusan Agama di setiap wilayah kecamatan. Tugas pokok KUA benar-benar dipahami oleh setiap pegawai yang mengampu pada instansi ini. Program layanan KUA dapat menjadi rujukan program instansi lain yang dapat dikoordinasikan secara bersama diantaranya oleh Dinas Kesehatan dan BKKBN dan Dinas lainnya. Rapat koordinasi kepala KUA se-Grobogan diadakan di Aula setempat, Senin (06/02/2023).
Sementara Kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam Abdur Rouf selaku leading sektor menjelaskan beberapa poin penting dilaksanakannya pertemuan ini. Diantaranya penjelasan mengenai Pengelolaan Belanja Operasional (BOP) KUA. Belanja operasional KUA meliputi pembayaran PLN, PDAM, pembayararan gaji honorer serta kebutuhan lainnya. Petunjuk teknis harap di perhatikan untuk mempermudah dalam setiap pelaporannya.
“Beberapa KUA di wilayah kabupaten Grobogan telah diketahui dan di setujui akan tipologinya. Hal ini mempertegas biaya tambahan yang harus di berikan untuk proses pelayanan nikah KUA. Jadi setiap KUA menyesuaikan letak dan posisinya. Hal ini bagian upaya meningkatkan semangat penghulu dalam melaksanakan tugasnya,”katanya.
Hal lainnya yang turut di bahas dalam pertemuan ini terkait dilaksanakannya bimbingan pernikahan (Binwin) tahun anggaran 2023. Bahwa setiap KUA akan mendapatkan kuota jumlah peserta yang mengikuti. Bimbinan remaja usia sekolah (BRUS) juga dilaksanakan, dimana Kantor Kemenag Grobogan akan mensupport kegiatan tersebut berupa biaya operasional berdasar kuota peserta yang ditetapkan untuk mengikuti.
“Kita harus memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama. Mau tidak mau Kepala KUA, Staf dan penyuluh agama menjadi elemen utamanya,”ujarnya.
Permasalahan tanah wakaf masjid dan mushola turut disingung, terkait hal ini Kakankemenag berpesan agar kepala KUA segera menindak lanjuti serta banyak melakukan koordinasi. Mengingat pentingnya permasalahan ini agar segera medapatkan hak sertifikasi oleh BPN.
Penjelasan lain mengakhiri pertemuan ini masalah absensi pegawai, dimana Kemenag menetapkan mulai 1 Februari 2023 resmi dilaksanakan serentak absensi PNS lewat aplikasi Pusaka. Hal ini sebagai bukti bahwa Kemenag saat sekarang sebagai satu satunya lembaga pemerintah yang telah menggunakan system digital terintegrasi. (bd)
