Kab. Grobogan (Humas) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan telah menjaga konsistensi dalam melaksanakan Apel Pagi setiap hari Senin dan tanggal 17, hal ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab setiap pegawainya yang bertempat dihalaman Kantor Kementerian Agama Kab. Grobogan, Senin (11/08/2025).
Kepala Kemenag Kab. Grobogan yang diwakili Ka Subag TU, Hadi Purwanto menyampaikan informasi penting secara umum terkait perubahan dalam pengelolaan haji. Tahun 2025 akan menjadi tahun terakhir Kementerian Agama (Kemenag) bertanggung jawab sebagai penyelenggara haji.
“Mulai tahun 2026, pengelolaan haji akan dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPHU) yang terpisah dari Kemenag. Namun, rincian lebih lanjut masih menunggu petunjuk resmi. Perubahan ini bertujuan agar pemerintah lebih fokus dalam meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan nyaman,”ungkapnya.
Hadi Purwanto menambahkan, terkait bulan Agustus ada agenda karnaval Pembangunan, semua panitia karnaval untuk terlibat dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80 agar segera mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga kegiatan perayaan dapat berjalan tertib dan meriah.
“Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80 bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Dengan tema itu Kemenag Grobogan mengusung tema 8 Asta Protas Kementerian Agama. Program-program ini mencakup peningkatan kerukunan umat, penguatan ekologi, layanan keagamaan yang berdampak, pendidikan berkualitas, pemberdayaan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, sukses haji, dan digitalisasi tata Kelola,”jelasnya.
Lebih lanjut, Ka Subag mengatakan Kemenag menyiapkan sistem tunggal untuk pembayaran gaji pegawai berbasis digital yang akan diterapkan mulai 2026. Sistem tunggal ini akan mengintegrasikan dua aplikasi utama, yakni sistem informasi kepegawaian (Simpeg) dan Aplikasi Gaji Web (AGW).
“Dengan adanya sistem tunggal ini, Kemenag berharap dapat meminimalisir keterlibatan manual, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah kecurangan dalam proses penggajian,” ujar beliau.
Kemenag menargetkan sistem ini tidak hanya akan memperbaiki tata kelola penggajian, tetapi juga akan menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kualitas layanan pegawai di seluruh satker Kemenag. Dan dapat memberikan pelayanan lebih baik dan transparan kepada masyarakat dengan implementasi sistem tunggal ini. Termasuk, menjadikan pengelolaan belanja pegawai semakin terstruktur dan berkualitas.(bd)
