Grobogan – Kantor Kementerian Agama Kab. Grobogan pada tahun ini mendapatkan proyek pembangunan dari Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pertama Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT). Dan untuk kelancaran pembangunan proyek PLHUT, Kankemenag Grobogan melalui Penyelenggara Haji dan Umroh menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengelola dan penyedia proyek PLHUT Kemenag Grobogan bertempat di Aula Kemenag Grobogan, Senin (0201/2023).
Menurut Fahrur Rozi, rapat ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah pada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan PLHUT yang menginginkan adanya kerja sama yang baik antara seluruh stakeholder pembangunan gedung megah ini.
“Dengan adanya proyek bantuan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) hasil anggaran SBSN. Disebutkan ada lima puluh lima proyek PLHUT di tahun 2023 tersebar di wilayah Indonesia, dan bersyukur Kantor Kementerian Agama kabupaten Grobogan sebagai salah satu penerima bantuan tersebut. Kebijakan pembangunan PLHUT sebagai proyek SBSN yang harus dilaksanakan secara professional dengan penuh tanggung jawab. Untuk lokasi pembangunan yang masih ada sisa bangunan agar segera di hapuskan, dan upaya persiapan tender praDIPA segera dilakukan,”ungkapnya.
Beliau berharap perencanaan harus segera melaporkan penentuan hasil dari rakor kali ini sehingga dapat mewujudkan kesepakatan dan kesepahaman antara seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan gedung PLHUT ini, mari bergerak cepat dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada.
“Perlu diketahui bahwa program PLHUT ini bersumber dari dana SBSN sehingga semua elemen akan senantiasa mengawasi prosesnya, maka dari itu mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan memastikan suksesnya program ini. Suksesnya Program PLHUT ini menjadi tolak ukur menuju WBK & WBBM,“ kata beliau.
Dalam upaya untuk menjaga agar pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan yang bersumber dari dana SBSN berjalan sesuai harapan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengelola dan penyedia rutin secara berkala melakukan rapat progres pembangunan. Dan berharap agar penyedia bisa bekerja dengan sebaik baiknya, berjalan sesuai harapan, selesai tepat waktu.(bd)
