Purwodadi – Dalam mempersiapkan Pondok Pesantren dalam mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Wajar Dikdas Wustho Pondok Pesantren di Kabupaten Grobogan, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Selasa (08/03/2016) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Verifikasi Data Peserta UNPK Wajar Dikdas tingkat Wustho yang diikuti 15 peserta dari pondok pesantren tingkat wustho di mushola Al Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kab. Grobogan.
Dalam kesempatan koordinasi tersebut Kepala Kementerian Agama Kab. Grobogan Muh Arifin menyampaikan beberapa hal tentang bantuan operasional sekolah (BOS) pada pondok pesantren.
Dalam keterangannya Muh Arifin menyampaikan bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan untuk mendukung UNPK pondok pesantren yang mengikuti wajar dikdas tingkat wustho. BOS ditujukan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan PPS Wustho penyelenggara Wajar Dikdas yang memiliki ijin operasional.
Dana BOS yang diterima oleh madrasah/PPS, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan kegiatan berikut pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan madrasah, pembayaran honororium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian perangkat komputer, pembiayaan asrama dan pembelian peralatan ibadah. Beliau juga berpesan dalam mengelolah lembaga harus dikelolah secara profesional, harus tertib administrasi.
Dalam pelaksanaan BOS tahun ini pencairananya langsung dari Kankemenag Kab. Grobogan, tidak seperti tahun lalu, pencairannya dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut beliau menegaskan tentang perlunya validitasi data santri, “jangan sampai nanti ada santri yang hanya ikut ujian paket tetapi tidak mengikuti proses belajar mengajar. Oleh karena itu jangan ada mark up data pada pencairan BOS. Pun penggunaan dana BOS harus jelas,” tekannya.
Dalam kesempatan tersebut Muh Arifin menghimbau kepada pengelola pondok pesantren untuk melaksanakan sholat gerhana matahari karena besok di indonesia bertepatan terjadi gerhana matahari. (Bd)
